Sri Mulyani Nilai Kemenhub Tak Paham Skema Kerjasama dengan Badan Usaha

“Bukannya negara tidak punya uang, tapi bagaimana memikirkan sisa Rp750 miliarnya itu. Kita bisa undang swasta, tujuannya supaya confiedent dan trust. Supaya swasta berperan, ini tugas Anda (Kemenhub),” ujarnya. Dia melanjutkan, di dunia sekarang ini ada uang yang diperuntukkan untuk investasi sebesar USD8 triliun. Nah, bagaimana Indonesia bisa menarik dana investasi tersebut masuk, supaya bisa membiayai seluruh kebutuhan proyek di Indonesia. “Bagaimana kita menarik USD8 triliun. Investor dapat rate of return, kita beruntung bisa bangun ekonomi semakin kuat dan dapat manfaat,” ujarnya.
Bank BUMN Diharap Jadi Pelopor Aksi Konsolidasi
“Ada yang sifatnya minta project ada kalau PSO tidak feasible. Namun semua ada kemampuan desain project. Saya tidak tahu level eselon pelaksana dikhususkan KPBU, saya khawatir mindset tidak masuk,” tuturnya. Dia mencontohkan, dalam rapat pimpinan (Rapim) Kemenkeu, setiap BUMN teknis diundang. Misalkan dari setiap proyek diminta anggaran negara Rp1 triliun, apakah bisa diefisiensikan menjadi Rp250 miliar.“Saya anggap, Kemenhub agak lambat dalam menentukan atau mendorong mengundang peranan swasta.
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Ada semacam konservatif, ini pakai APBN paling gampang, lobi paling kuat, dapat alokasi di DPR minta tambah anggaran kemudian belanja,” tuturnya, dalam rapat koordinasi penyusunan RKA Kemenhub 2019, Jakarta, Kamis (1/2/2018). Menurutnya, perlu dilakukan pemahaman dan pendalaman akan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kepada pejabat Kemenhub, supaya peran swasta dalam proyek perhubungan bisa ditingkatkan.
Pemerintah Pastikan Tak Ada Perubahan Tarif Listrik Dalam Waktu Dekat
Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa memaksimalkan peran swasta dalam pembangunan proyeknya. Dari seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) Kemenhub dinilai terlalu andalkan anggaran negara. Bahkan diberikan banyak BLU dan PMN untuk beberapa BUMN-BUMN secara teknis berada di bawah Kemenhub untuk mengerjakan proyek perhubungan.