Menyoal Holding BUMN Migas

Setelah berhasil membentuk holding Awak Usaha Milik Negara (BUMN) Tambang, Menteri BUMN Rini Soemarno semakin percaya diri untuk segera membentuk BUMN Minyak dan Gas (Migas) yang sudah dua tahun terbengkalai. Rini sudah memerintahkan kepada direksi PT Industri Gas Negara (PGN) Persero Tbk untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai tingkat dalam pembentukan holding. Agenda utama RUPSLB PGN di dalam 25 Januari 2018 ini adalah perubahan anggaran dasar untuk memuluskan pembentukan holding migas.
RIFAN FINANCINDO
Dalam era persaingan global, pembentukan holding migas memang merupakan suatu keniscayaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperdalam struktur usaha BUMN agar bisa bersaing di pasar global. Pembentukan holding itu diyakini dapat memperkuat struktur aset & modal, serta mendorong BUMN Migas agar lebih efisien dan kompetitif. Pembentukan holding migas juga dapat mengintegrasikan usaha sejenis sesama BUMN sehingga tidak harus saling bersaing di antara sesamanya.
Penyusunan jalan tol Trans Sumatra dikebut
Namun, pembentukan holding BUMN Migas tidak boleh dilakukan bergegas dan menempuh jalan pintas melalui skema inbreng, yaitu dengan mengalihkan seluruh saham seri B milik negara Republik Indonesia di PT PGN ke PT Pertamina (Persero). Dalam skema inbreng itu, Pertamina ditunjuk sebagai induk perusahaan holding migas, sedangkan PT PGN dijadikan sebagai anak perusahaan. Dalam skema itu pembentukan holding migas seolah hanya simplifikasi Pertamina untuk “mencaplok” PGN saja.
Motor Custom Karya Anak Bangsa Gegerkan Italia
Pendekatan top down melalui skema inbreng merupakan jalan pintas bergegas, yang dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi sehingga justru menghambat proses pembentukan holding migas. Mestinya pembentukan holding menggunakan pendekatan bottom up yang mendorong integrasi usaha BUMN sejenis melalui merger dan/atau akuisisi. Salah satunya adalah integrasi antara PGN dengan Pertagas, anak perusahaan Pertamina memiliki bisnis sejenis dengan PGN, yang bergerak di bidang bisnis distribusi gas.
Selama ini kedua BUMN pelat merah itu justru saling bersaing, bahkan tidak mau saling mengalah dalam pembangunan infrastruktur pipa yang dibutuhkan dalam distribusi gas dari hulu hingga mencapai konsumen akhir. PGN dan Pertagas baku berlomba membangun pipa di lokasi “gemuk” yang lokasinya berdekatan. Tidak bisa dihindari, pembangunan pipa itu sering menimbulkan crossing, persinggungan pipa di area yang sama sehingga menimbulkan inefisiensi, serta tidak pernah mencapai kematangan dalam penyediaan pipa di seluruh wilayah Indonesia.
Ketidakmatangan penyediaan pipa ini sering kali memicu adanya krisis gas di berbagai daerah. Kekurangan infrastruktur pipa di daerah Sumatera Utara menyebabkan terjadi krisis gas akibat kekurangan pasokan gas yang dibutuhkan di daerah tersebut karena tidak tercukupinya sambungan pipa dari hulu di konsumen.
Sedangkan di Jawa Timur justru sebaliknya, terjadi kelebihan pasokan gas yang tidak bisa disalurkan di daerah-daerah lain di sekitarnya lantaran tidak tersedianya infrastruktur pipa di daerah tersebut. Sementara di daerah Jawa Barat terjadi adalah kelebihan infrastruktur pipa akibat PGN dan Pertagas secara bersamaan membangun pipa di lokasi yang sama.
Inefisiensi & ketidakmatangan infrastruktur pipa itu tidak hanya menimbulkan krisis gas di berbagai daerah, tetapi juga menjadi salah satu pemicu mahalnya harga gas industri di dalam negeri. Sudah sejak setahun lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menurunkan harga gas di dalam negeri hingga mencapai USD6/ MMbtu. Namun, hingga kini harga gas pada konsumen industri masih bertengger sebesar USD11/ MMbtu.
“Shutdown” AS Berpotensi Mengatrol Bunga Utang RI
Integrasi antara PGN dan Pertagas dalam proses pem­bentukan holding migas diharapkan bisa mendorong efisiensi & kematangan pembangunan infrastruktur pipa gas sehingga bisa menurunkan harga gas di dalam negeri. Integrasi itu semestinya dilakukan dengan cara PGN mengakuisisi Pertagas, bukan sebaliknya. Pasalnya, aset dan kepemilikan pipa PGN jauh lebih besar ke­timbang kepemilikan Pertagas.
Selain itu, PGN merupakan perusahaan publik dengan tingkat governance yang lebih baik dan transparan daripada Pertagas. Dalam kondisi tersebut, bakal menjadi anomali kalau Pertagas yang mengakuisisi PGN dalam proses integrasi pembentukan holding migas.
Proses integrasi serupa antara PGN dan Pertagas harus dilakukan juga pada seluruh anak perusahaan, baik anak perusahaan Pertamina maupun anak perusahaan PGN. Integrasi itu dapat dikelompokkan di dalam kesamaan kluster bisnis di sektor hulu, midterm, dan hilir. Saka, anak perusahaan PGN yang memiliki usaha di sektor hulu, dapat diakuisisi oleh PT Pertamina EP yang punya usaha sejenis.
Demikian pula dengan anak-anak perusahaan lainnya mempunyai kesamaan usaha juga harus segera diintegrasikan melalui merger dan/atau akuisisi. Setelah proses integrasi seluruh BUMN Migas terjadi menyeluruh, di dalam saat itulah dibentuk perusahaan induk holding BUMN Migas.