Kepala Daerah Diminta Fokus Pada Program Prioritas

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan perekonomian masyarakat di perbatasan. Menurut Robert Pakpahan, upaya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur juga tak semata-mata untuk menaikkan peringkat indeks infrastruktur Indonesia. Untuk itu, ia juga menekankan perlunya sertifikasi bagi pekerja pembangunan infrastruktur penting diberlakukan, karena dengan adanya program percepatan pembangunan Pemerintah maka pekerjaan pembangunan infrastruktur juga semakin bertambah.
OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mencapai 5,3% atau lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebesar 5,7%. TERNATE-PM, Maluku Utara kaya dengan sumber daya alam (SDA) namun tingkat pengangguran masih tinggi sehingga perlu ada regulasi dari pemerintah untuk dapat membangun pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan atau mendorong masyarakat ke bidang kewirausahaan.
Bisnis News
, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengingatkan pemerintah agar memperhatikan jumlah utang dalam RAPBN 2018 yang dinilai dapat menjadi semakin membebani anggaran negara dari tahun ke tahun. Pemerintah pusat dan daerah perlu mensinkronkan proyek sehingga seluruhnya bisa berjalan beriringan. Penumpukan anggaran pemda di bank pada akhir tahun itu tidak sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah pusat dalam upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Bandara Soetta Berlakukan “Random Check” Guna Tingkatkan Keamanan Penumpang
Pri Agung juga mengatakan, sebenarnya kenaikan TDL bisa dihindari jika pemerintah dan DPR memiliki kemauan politik guna menambah anggaran subsidi Rp4,87 triliun, sembari membenahi pengelolaan energi primer pembangkit termasuk percepatan pembangunan terminal penerima gas. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Rachmat Gobel, mengatakan bahwa infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Pemerhati Papua, Moksen Sirfefa, mengatakan, kalau berpatokan pada UU No.21 itu, ada sembilan sektor strategis pembangunan. Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), Firdaus Syam, mengakui Pemerintah Jokowi telah melakukan gebrakan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua. Kali ini dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) yang menganggap pemerintah tidak mempertimbangkan bahwa kenaikan cukai rokok setiap tahun untuk menggenjot sumber penerimaan negara justru selalu berimbas pada penurunan produksi dan kenaikan harga rokok.
Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia, Harun Alrasyid Lubis mengatakan bahwa harusnya pemerintah mampu membuat skala prioritas dalam proyek-proyek pembangunan mereka dengan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk manajemen resiko yang juga mampuni. Kemudian, pemerintah mencoba menyelesaikannya dengan membuat Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, berisi banyak proyek infrastruktur yang diharapkan bisa digarap lewat skema KPS.
Jakarta: Pemerintah dinilai harus lebih memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir karena sektor perikanan di Tanah Air menghidupi banyak orang di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia. Sedangkan untuk Desa Baet khususnya perangkat desa Dusun Teungku Di Cantek pada setiap kesempatan Musrenbang yang dilakukan Pemkab selalu mengusulkan program pembangunan jalan, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pemkab dan dinas terkait.
Cucu Soekarno Presiden RI pertama itu, menyatakan sudah menyiapkan program-program strategis untuk pengembangan infrastruktur transportasi udara di Jatim, di antaranya peningkatan infrastruktur bandara di Sidoarjo, Malang, Sumenep, Jember, Banyuwangi, dan yang akan dibangun di Kediri. Sementara di sisi lain, ambisi pemerintah terhadap berbagai pembangunan infrastruktur yang menyedot anggaran juga tidak bisa dibendung.
Yang terakhir, jatuhnya tiang gride pembangunan tol Becakayu, Jakarta. Pembangunan infrastruktur fokus pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang telah ditetapkan sebagai basis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu. Dengan demikian, lanjut Carolus Bolly, diperlukan kerja keras dari kedua Pemprov, yaitu Papua dan Papua Barat untuk memaksimalkan penyerapannya di tahun 2016 ini, karena tentu bersyukur dengan kenaikan dana tambahan infrastruktur itu.
Hasil lelang dini ini bisa mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2018 karena pekerjaan fisik dapat langsung dilaksanakan pada awal tahun. Seharusnya, tambah Samsul lagi, pengembangan kawasan Pulau Aceh benar-benar menjadi fokus utama baik itu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Provinsi Aceh, untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah itu, dengan mengembangkan sektor parawisata.
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban?
Selain itu, Anwar mengatakan penghargaan terhadap para pelaku pencak silat dari pemerintah masih minim. Ya harusnya jalan jalan menuju permukiman penduduk desa ini dapat dibangun atau diperbaiki oleh pemerintah, sehingga fasilitas umum benar-benar dinikmati oleh masyarakat,” kata Burhanuddin. Hal itu mencerminkan pendelegasian tugas pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah yang semakin besar.