ALFI Minta Paket Kebijakan XV Benahi Sistem Logistik

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta 7 anggota lainnya. Bagaimana sikap dan kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi, bagaimana sikap swsata dalam mengelola bisnisnya dan bagaimana sikap masyarakat dalam menabung, spekulasi serta konsumerismenya akan ikut juga mempengaruhi gejolak Rupiah kita yg makin anjlok, Jadi kondisi ekonomi kita yang mekain melemah akan menyebabkan Rp, makin anjlok dgn makin menguatnya dollar terhadap semua mata uang dunia……….
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban?
4) lmpor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86,567,01 ton, serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan. Hal itu disampaikan Hadi usai penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Provinsi-Kabupaten- Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara pada PT Bank Sulut dan PT Bank Sulteng secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Bagaimana Cara Mudah Lapor SPT Tahunan Pajak Dengan E
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim lembaganya sudah bekerja secara maksimal dalam pemeriksaan aliran dana kasus skandal dana talangan (bailout) Bank Century yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara. Selanjutnya, impor 9.370 ekor sapi pada 2016 dan 86.567,01 ton daging sapi, serta impor 3,35 juta ton garam yang tidak memenuhi dokumen persyaratan,” Jelasnya.
Berbagai Cara Menyampaikan SPT Tahunan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai perlunya ada perbaikan dalam sistem dalam kebijakan impor pangan. 4. Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Itulah pertama kalinya pemerintah secara resmi mengintervensi sistem pendidikan, yang memungkinkan setiap warga negaranya memperoleh pendidikan.
Dan seperti biasa, setelah kita bertanya-tanya, pemerintah menjadi pihak pertama yang langsung disalahkan atas pelemahan Rupiah (ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar). Bukan kami merasa maksimal, tapi memang sudah maksimal ini,” imbuhnya pada acara diskusi panel ”Mengupas Lebih Dalam Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan atas Kasus PT Bank Century Tbk” di gedung BPK, Jakarta, baru-baru ini.
Hasil pemeriksaan yang signifikan pada pemerintah pusat adalah pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada kementerian Perdagangan. Sebab, di waktu yang sama pemerintah ternyata memutuskan mencabut larangan ekspor mineral mentah untuk PT Freeport Indonesia. Menurut dia, Kementerian Perdagangan seharusnya bisa mengawasi realisasi impor yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.
Menurut Suswono, Kementerian Pertanian (Kementan) belum memberikan bantahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, namun BPK sudah mengaudit hasil temuan tersebut. Hal itu untuk menghindari para importir yang berniat baik dan ingin tertib, namun malah terkena kesalahan yang disebabkan sistemnya. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan importasi beras sebanyak 500.000 ton.
“Kami usulnya bahwa surat impor perdagangan keluar kalau data dari Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan itu atau kelautan itu harus masuk dahulu. Kedatangan Pimpinan dan anggota BPK ini untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017. “Sesudah kami umumkan mengenai rencana impor beras itu, maka tren kenaikan itu tidak naik, Kemudian terjadi penurunan (harga beras) beberapa ratus rupiah sampai Rp 700,” ungkapnya.
Pemerintah juga harus mengfungsikan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia dengan memastikan pendalian tata niaga distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia,” katanya. Masalah negara ini adalah masalah lama yang terus dibiarkan oleh pemerintah lama, dan menjadi beban berat kabinet Jokowi. Dalam IHPS II 2017, Hasil pemeriksaan BPK yang signifikan pada pemerintah pusat adalah pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada Kementerian Perdagangan.
3. Impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567 on serta garam impor sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan. Dahlan menegaskan, dirinya ingin Pertamina sebagai perusahaan minyak besar tidak lagi mengimpor minyak dari pedagang (trader) seperti yang dilakukan oleh Petral saat ini. Untuk itu, BPK meminta kepada Presiden Jokowi agar memperbaiki sistemnya.